• Posted by : sahdarullah Kamis, 07 November 2013



    EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY
    (PELUANG KERJA YANG SAMA)
    A. The Civil Rights Act Of 1991
    Perundang-undangan menghindari diskriminasi terhadap anggota-anggota
    kelompok minoritas di amerika serikat bukan merupakan hal baru. Sebagai contoh
    amandemen kelima dalam konstitusi AS menetapkan bahwa tidak ada orang yang akan
    kehilangan hidup, kemerdekaan, atau hak milik tanpa proses hukum. Amandemen
    ketigabelas menyatakan perbudakan tidak sah dan telah digunakan oleh pengadilan untuk
    menghambat diskriminasi rasial. Amandemen keempatbelas mengilegalkan negara
    bagianmanapun untuk membuat atau menjalankan undang-undangapapun yang
    mempersingkat hak istimewa dan kekebalan warga negara amerika serikat. Dan
    pengadilan pada umumnya sudah memandang undang-undang ini sebagai penghambatan
    diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau negar aasal juga ras. Undang-undang lain
    seperti juga keputusan-keputusan pengadilan membuat diskriminasi terhadap minoritas
    menjadi ilegal sejak awal sekali peralihan abad
    Tetapi sebagai satu hal praktis congress dan banyak presiden merasa enggan
    untuk mengambil tindakan dramatik terhadap masalah kesamaan peluang kerja sampai
    awal 1960 an. Dalam hal ini mereka akhirnya didorong untuk bertindak pertama-tama
    sebagai akibat dari kegelisahan sipil dikalangan minoritas dan wanit ayang akhirnya
    menjadi terlindungi oleh perundang-undangan kesamaan hak yang baru dan perwakilanpewakilan
    diciptakan untuk mengimplementasikan dan menjalankannya.

    B. Civil Right Act 1964
    Apa yang dikatakan oleh undang-undang pasal VII dari undang-undang hak sipil
    1964 adalah salah satu yang pertama dari undang-undang baru ini. Pasal VII menetapkan
    bahwa seorang majikan tidak dapat melakukan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit,
    agama, jenis kelamin, atau negeri asal individu tersebut. Membatasi, memisahkan atau
    mengklasifikasikan karyawannya atau pelamar-pelamar untuk pekerjaan sedemikian
    sehingga akan memperkecil peluang individu mana saja dari peluang-peluang kerja atau
    sebaliknya mempengaruhi secara merugikan statusnya sebagai karyawan, karena ras,
    warna kulit, agama, jenis kelamin atau negara asal.
    C. Equal Pay Act 1963
    Undang-undang pembayaran yang sama tahun 1963 membuat tidak sahnya
    diskriminasi dalam pembayaran berdasarkan pada jenis kelamin bila jabatan-jabatan itu
    menuntut pekerjaan yang sama, keterampilan, usaha, dan tanggung jawab yang sama dan
    dijalankan dalam kondisi kerja yang sama. Akan tetapi perbedaan-perbedaan dalam
    pembayaran itu tidak melanggar undang-undang jika perbedaan itu didasarkan pada
    sebuah sistem senioritas, jasa, sebuah sistem yang mengukur perolehan berdasarkan
    kuantitas atau kualitas produksi atau suatu pembedaan yang didasarkan pada faktor
    apasaja selain jenis kelamin.
    D. Age Discrimination In Employment Act 1967
    Diskriminasi usia dalam undang-undang kerja tahun 1967 membuat tidak sah
    pendiskriminasian terhadap karyawan atau pelamar pekerjaan yang berusia antara 40
    dan65 tahun. Ketika diamandemenkan oleh congress pada tahun 1978 undang-undang
    memperluas proteksi sampai ke usia 70 tahun untuk kebanyakan pekerja dan tanpa batas
    paling tinggi untuk karyawan pemerintah federal.
    Sebuah pengaturan pengadilan tinggi tahun 1973 menegaskan bahwa kebanyakan
    perwakilan negara bagian dan lokal ketika bertindak dalamperan sebagai majikan harus
    juga taat pada provisi dari undang-undang yang melindungi karyawan dari diskriminasi
    usia.Tindakan-tindakan berikutnya oleh congress telah menghapuskan 70 tahun sebagai
    batas usia tertinggi secara efektif mengakhiri kebanyakan kewajiban pengunduran diri.
    Seperlima dari tindakan-tindakan pengadilan yang disimpan oleh EEOC adalah kasus
    ADEA. Undang-undang ini adalah undang-undang kesayangan di kalangan karyawan dan
    ahli hukum karena memungkinkan pemeriksaan hakim dan menggandakan kerugian bagi
    mereka yang menunjukkan diskriminasi yang disengaja.
    12
    E. Vocational Rehabilitation Act 1973
    Undang-undang rehabilitasi kejuruan 1973 meuntut karyawan dengan kontrakkontrak
    federal untuk mendapatkan tindakan afirmatif untuk pekerjaan dari orang-orang
    yang cacat. Undang-undang ituntidak menuntut bahwa seorang pribadi yang memenuhi
    persyaratan dipekerjakan. Ynag dituntut adalah bahwa seorang majikan mengambil
    langkah untuk menampungseorang pekerja cacat kecuali jika dengan melakukan itu dia
    membawa suatu kesukaran yang tidak semestinya pada majikan. Sebuah pengadilan
    distrik federal baru-baru ini menegaskan bahwa kerusakan sebagai imbalan untuk
    kerugian keuangan masa depan, kesulitan emosional, penderitaan, ketidaknyamanan,
    tekanan mental, kehilangan kegembiraan hiduop dan kehilangan non keuangan lain
    tersedia di bawah undang-undang rehabilitasi tahun 1973.
    F. Vietnam Era Veterans’ Readjustment Assistance Act 1974.
    Ketentuan dari undang-undang penyesuaian diri kaum veteran era vietnam 1974
    menuntut bahwa para majikan dengan kontrak pemerintah atau lebih mengambil tindakan
    afirmatif untuk mempekerjakan dan memajukan veteran penyandang cacat dan veteranveteran
    yang memenuhi sarat dari era perang vietnam. Undang-undang itu diatur oleh
    OFCCP.
    G. Pregnancy Discrimination Act 1978
    Congress mengesahkan undang-undang diskriminasi kehamilan tahun 1978
    sebagai suatu amandemen terhadap undang-undang hak sipil 1964 Undang-undang itu
    memperluas definisi tentang diskriminasi jenis kelamin yang mencakup kehamilan,
    kelahiran bayi atau kondisi medis terkait. Undanundang tersebut juga menghambat
    penggunaan semua ini untuk diskriminasi dalam mempekerjakan karyawan, promosi,
    penskorsan atau pemutusan hubungan pekerjaan. Pada dasarnya undang-undang
    mengatakan bahwa jika seorang majikan menawarkan jaminan kepada karyawannya yang
    tak mampu, kehamilan atau kelahiran bayi harus diperlakukan seperti ketidakmampuan
    lainnya dan harus termasuk dalam rencana sebagai suatu kondisi yang dijamin.
    13
    Pengadilan tinggi AS mengatur dalam california federal savings and loan association.
    Bahwa seorang majikan tidak menawarkan cuti ketidakmampuan kepada siapapun
    karyawannya dia dapat memberikan cuti hamil keopada seorang wanita yang memintanya
    bila dia tidak mampu karena kehamilan, kelahiran bayi, atau kondisi medis terkait
    walaupun pria tidak mendapatkan kesejahtraan sebanding
    Keputusan pengadilan Tinggi seperti Wards Cove dan Patterson memiliki efek yang
    membatasi perlindungan terhadap wanita dan kelompok minoritas dibawah undangundang
    employment yang sama, ini mendorong Congress untuk mengajukan Undangundang
    hak sipil yang baru pada tahun 1991. Undang-undang Hak sipil 1991 (CRA 1991)
    kemudian disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden bush pada bulan november
    1991. Efek dasar CRA 1991 adalah untuk membalikkan beberapa keputusan pengadilan
    tinggi AS. Selanjutnya efeknya tidak hanya sekadar memutar kembali jarum jam kesaat
    keputusan-keputusan pengadilan tinggi ini terjadi. Efeknya adalah menambah perundangundangan
    tambahan yang membuatnya bahkan lebih penting sehingga karyawan dan
    manajer serta penyelia mereka taat baik kepada semangat maupun huruf dari undangundang
    EEO.
    Provisi utama undang-undang tersebut :
    1. Tanggung Jawab Pengajuan Bukti-Burden Of Proof (Wards Cove). Sebelum
    wards cove proses jalannya perkara employment yang sama pada dasarnya berjalan :
    Penggugat harus menunjukkan bahwa praktik employment memiliki dampak yang
    berbeda pada kelompok tertentu. Sebagai contoh suatu persyaratan bahwa karyawan
    harus mampu mengangkat barang-barang berat mungkin secara tak sengaja
    melakukan diskriminasi terhadap kaum wanita. Selanjutnya begitu penggugat
    memperlihatkan dampak berbeda tersebut, majikan harus menunjukkan bahwa
    praktik yang ditantang adalah berkaitan dengan jabatan untuk posisi yang
    dipersoalkan. Sebagai contoh majikan harus memperlihatkan bahwa persyaratan
    mampu mengangkat berat sesungguhnya dituntut untuk posisi yang diminta dan
    bahwa bisnis tidak dapat berjalan secara efisien tanpa persyaratan itu. Dalam wards
    cove, Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa pengajuan bukti tidak lagi pada majikan
    untuk membuktikan bahwa persyaratan (mampu mengangkat berat) adalah suatu
    keperluan bisnis. Majikan hanya harus memperlihatkan suatu pembenaran bisnis dan
    14
    selanjutnya pengajuan bukti beralih ke penggugat. Penggugat selanjutnya harus
    membuktikan bahwa persyaratan itu dikemukakan untuk secara sengaja melakukan
    diskriminasi terhadap anggota kelompok minoritasnya. Ini sulit bagi penggugat untuk
    melakukannya. Undang-undang hak sipil tahun 1991 menolak posisi pengadilan dan
    pada dasarnya memutar kembali jarum EEO kesaat sebelum words cove berkenaan
    dengan masalah ini. Dengan penerimaan CRA 1991 tanggung jawab ini sekali lagi
    ada pada pihak majikan untuk menunjukkan keperluan bisnis bukan hanya
    pembenaran bisnis.
    2. Kerugian Uang-Money Damages.
    Bagian undang-undang hak sipil yang baru mengemukakan bahwa seorang karyawan
    yang menuntut diskriminasi yang disengaja dapat menuntut kerugian kompensatori
    dan kerugian punitif jika dapat diperlihatkan majikan terlibat dalam diskriminasi
    karena pengabaian yang sembrono terhadap hak-hak yang dilindungi secara federal
    dari individu yang dirugikan. Ini adalah perubahan yang diputuskan dari kondisi yang
    berlaku sampai tahun 1991. Korban dari diskriminasi sengaja, yang tidak menderita
    kerugian keuangan dan yang menggugat berdasarkan pasal VII tidak lagi dapat
    menuntut kerugian kompensatori atau punitif. Yang dapat mereka harapkan adalah
    mendapatkan kembali pekerjaan mereka. Mereka juga memenuhi sarat untuk
    mendapat pembayaran kembali, biaya pengacara, dan biaya pengadilan. Korbankorban
    dari diskriminasi ilegal sekarang termasuk pelecehan seksual dapat juga
    menuntut kerugian kompensatori dan punitif. Ini tentu saja menaikkan taruhan bagi
    para majikan. Itu membuat lebih mungkin bahwa banyak majikan akan menjadi lebih
    cenderung menyelesaikan tuntutan diskriminasi diluar pengadilan. Dan itu tentu saja
    lebih memungkinkan para majikan untuk menjadi lebih sadar tentang menghindasri
    kondisi yang menyebabkan tunutan tersebut.
    3. Mempekerjakan dan promosi berdasarkan undang-undang hak sipil tahun
    1866 (Patterson)
    Ada beberapa keuntungan untuk menggugat berdasarkan undang-undang hak sipil
    tahun 1866 seksi 1981. Dalam kasus patterson pengadilan tinggi AS menegaskan
    bahwa undang-undang itu tidak melindungi karyawan yang begitu diangkat langsung
    didiskriminasi misalnya dalam promosi atau pemberhentian. Undang-undang hak
    15
    sipil tahun1991 menolak keputusan patterson dan secara eksplisit menetapkan bahwa
    seksi 1981 berlaku untuk semua contoh dari diskriminasi rasial dan etnik di tempat
    kerja bahkan jika terjadi sesudah dipekerjakan.
    4. Motif-motif yang tercampur –Mixed Motives (Price Waterhoue)
    Pengadilan tinggi memutuskan bahwa jika sebuah keputusan personal diambil
    berdasarkan alasan-alasan non diskriminasi kenyataan bahwa ada juga alasan
    diskriminasi untuk keputusan itu tidak cukup untuk membuktikan adanya
    diskriminasi undang-undang hak sipil tahun 1991 dipihak lain menetapkan bahwa
    suatu praktik employment yang tidak sah terjadi bila pihak yang mengajukan keluhan
    menunjukkan bahwa ras, warnakulit, agama, jenis kelamin, atau negeri asal
    merupakan faktor motivasi baik praktik employment mana saja, walaupun faktorgaktor
    lain juga memotivasi praktik itu. Dengan kata lain berdasarkan undang-undang
    hak sipil seorang majikan tidak dapat lagi menghindari pertanggungjawaban dengan
    membuktikan bahwa tindakan yang sama akan diambil bahkan tanpa motif
    diskriminasi
    5. Dekrit persetujuan –Consent Decrees ( Martin wilke)
    Efek dari martin adalah mengizinkan individu-individu yang terlibat dalam dekrit
    persetujuan tindakan afirmatif untuk selanjutnya menggugat majikan atas
    diskriminasi yang sebaliknya. CRA 1991 membalikan keputusan itu. Khususnya
    individu-individu yang mempunyai perhatian aktual atas dekrit persetujuan pada
    waktu itu untuk membeberkan keberatan atau diwakili oleh seseorang yang
    kepentingannya sama dengan kepentingan mereka pada waktu itu tidak dapat kembali
    bertahun-tahun kemudian untuk menyerang dekrit persetujuan. Dekrit itu sering
    digunakan untuk melembagakan program tindakan alternatif akan sulit untuk
    diajukan lagi.
    6 Karyawan diluar Negeri-Overseas Employment (Arabian American Oil
    Company)
    Mengingat bahwa dalam kasus ini pengadilan tinggi menetapkan bahwa undangundang
    hak sipil 1964 tidak berlaku di luar ameriak serikat. CRA 1991 mengatakan
    bahwa memang demikian. Khususnya itu sekarang berlaku untuk karyawan
    perusahaan AS di negara asing bila individu itu adalah warga negara AS.
    16
    7. Seksi lain dari CRA 1991
    Undang-undang hak sipil ini mengandung dua seksi lagi yang mempengaruhi undangundang
    employment. Pertama seksi 107 dari undang-undang ini dapat sesunguhnya
    lebih mempersulit kelompok minoritas untuk membuktikan adanya diskriminasi.
    Seksi ini mengatakan bahwa skor tes tidak dapat disesuaikan dengan menganti hasil
    dari tes-tes yang berkaitan dengan employment berdasarkan ras, warna kulit, agama,
    jenis kelamin atau negara asal. Sampai sekarang beberapa majikan mungkin telah
    membiarkan pelamar minoritas yang mendapat penilaian. Penilaian seperti itu tidak
    lagi diizinkan berdasarkan CRA 1991.
    Akhirnya, CRA 1991 bisa berubah menjadi tembakau besar pertama dalam perang
    untuk menerobos langit-langit kaca kumpulan dari hambatan-hambatan yang sulit dan
    barangkali tidak sengaja dan tidak mencolok sehingga sering menghambat wanita dan
    minoritas dari kemajuan dalam kerja. Hambatan dalam langit-langit kaca mungkin
    termasuk misalnya keanggotaan klub golf dan perjalanan-perjalanan untuk permainan
    sepakbola bagi para manajer pria terhadap kegiatan-kegiatan ini wanita dan minoritas
    sering dilarang secara tidak resmi. Undang-undang hak sipil tahun 1991 tidak
    mencabut perlindungan hukum atas langit-langit kaca tersebut. Akan tetapi, dia
    menetapkan satu komisi untuk mengkaji persoalan ini.

    0 komentar

  • Copyright © 2013 - Unbreakable Machine Doll - Ilmu Bermanfaat - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan